Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.  Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

Bahwa pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia asal Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah Daerah turut serta dalam memberikan jaminan pelindungan terhadap hak, dan kepentingan pekerja migran Indonesia asal Daerah sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan hak, anti diskriminasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta anti perdagangan manusia.

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

     Bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian, keseimbangan lingkungan serta keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Karawang, perlu adanya pengaturan penataan garis sempadan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

       Pengarustamaan Gender di Daerah merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Daerah yang responsif gender.

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

Untuk mewujudkan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan serta menjamin kesetaraan dan keadilan gender di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender di Daerah;
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, guna meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, maka perlu adanya kebijakan, program dan strategi pengarusutamaan gender di Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, maka pengaturan penyelenggaraan kerja sama daerah yang saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang yang baru di bidang kerja sama daerah, perlu diganti.

Pages