Materi Pokok Abstraksi:

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penataan Desa dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewenangan, Tujuan dan Jenis Penataan Desa, Pembentukan Desa meliputi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan, Penataan Dusun, Pelaksana Tugas Kepala Dusun, Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengaturan Personil dan Aset. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini tentang Format Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa.